Permasalahan Sumber Daya Dan Kemampuan Daerah Dalam Penerapan Otonomi Daerah

Setelah sebelumnya MaoiliOka Berbagi seputar Sistem pembagian kekuasaan Negara NKRI, Saat ini MailoOka ingin berbagi seputar Permasalahan Sumber Daya Dan Kemampuan Daerah Dalam Penerapan Otonomi Daerah.

Gelombang demokrasi yang disertai dengan perubahan sistem perpolitikan nasional pada era reformasi hingga saat ini semakin memperlihatkan relatif menguatnya gejala keinginan rakyat daerah untuk mandiri dari keterikatan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat.

Fenomena ketidakadilan dalam dimensi sosial politik, ekonomi, pendidikan, hukum dan budaya seakan menjadi pemicu utama bagi beberapa daerah yang ingin mandiri dari pemerintah pusat.

Selain itu realitas pemerataan pembangunan baik pada tingkat pusat sampai tingkat daerah juga turut memancing aksi-aksi protes dari masyarakat. Daerah yang memiliki kekayaan alam yang luas tetapi pada kenyataannya jauh dari sentuhan pembangunan berkeadilan, bahkan ironisnya banyak daerah yang kaya akan sumberdaya alam, tetapi tingkat pendidikan dan kesejahteraan penduduknya relatif masih kurang.

Implementasi otonomi daerah kerap menimbulkan berbagai permasalahan yang di antaranya disebabkan karena perbedaan kesiapan masing-masing daerah dalam mengimplementasikan otonomi daerah tersebut.

Perbedaan jangkauan daerah yang satu dengan yang lain, dari pusat pemerintahan, terutama ibukota negara menjadikan ketimpangan kemampuan para personel di pemerintahan daerah bila dibandingkan dengan kemampuan dan sumberdaya manusia serta kualitas aparatur pemerintah yang jaraknya lebih dekat dengan pusat pemerintahan.

Selain itu tidak semua daerah di Indonesia merupakan daerah yang memiliki keunggulan sumberdaya alam maupun sumberdaya manusia yang menjadi faktor pendukung utama keberhasilan otonomi daerah. Pemerintah daerah yang didukung sumberdaya alam dan sumberdaya manusia akan lebih siap
dibandingkan daerah yang sebaliknya.

Dari tulisan di atas bisa disimpulkan beberapa poin tentang Otonomi Daerah, yaitu masih adaya perbedaan sumber daya disetiap daerah sehingga pada pelaksanaannya bisa menghasilkan keberhasilan kesejahteraan yang berbeda dan adanya ketimpangan antara daerah ibukota dengan daerah yang jauh dari ibukota dalam hal kemampuan para personel di pemerintahan.

Demikian yang bisa MaoliOka sampaikan, semoga bermanfaat.

Disarikan dari Buku:
Hukum Pemda, Otonomi Daerah dan Implikasinya,
Penulis Dr. H. M. Busrizalti